Home > Uncategorized > SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL

SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL

Rintisan Sekolah Berstandar Internasional dan Sekolah Berstandar Internasional merupakan program baru dari Departemen Pendidikan Nasional yang keberadaannya diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 50. Namun banyak yang harus dibenahi dengan cepat oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kelambanan pembenahan tersebut akhirnya menuai kritik pedas dari berbagai lapisan warga negara mengenai hal tersebut. Depdiknas seharusnya sudah mempersiapkan dengan baik sebelum meluncurkan program baru tersebut bukannya menambah masalah dalam pendidikan di Indonesia.
Mengapa program baru tersebut menuai kritik pedas saat ini? Warga negara menilai RSBI dan SBI tidak lagi berpihak kepada warga negara kurang beruntung hingga dinilai melanggar konstitusi. Kemudian Depdiknas berpihak kepada siapa dalam masalah ini. Depdiknas sendiri turut serta mengembangkan sekolah milik pemerintah memakai berlabel RSBI dan SBI. Pada hal tidak sembarang sekolah menempelkan label internasional dalam menjalankan kegiatannya karena harus berafiliasi dengan lembaga yang mengelola kurikulum internasional.
Sekolah internasional dapat terlihat dengan jelas dalam penggunaan kurikulum, metode, paradigma dan fasilitas. Coba perhatikan, apakah RSBI dan SBI sudah memiliki kurikulum, metode, paradigma dan fasilitas yang berbeda dari sekolah berstandar nasional. Lantas dari manakah gelar internasional tersebut berasal. Depdiknas harus mengevaluasi kembali RSBI dan SBI dan membuat SOP (Standard Operating Procedures) yang jelas untuk program baru tersebut.

Kurikulum
IB (International Baccalaureate), WASC, Victorian dan Cambridge merupakan contoh kurikulum yang digunakan oleh sekolah internasional yang berlaku diseluruh dunia dan dikeluarkan oleh otoritasnya. Sekolah tersebut akan mengikuti proses, pelatihan bagi guru dan tenaga non kependidikan lainnya secara terus menerus, bimbingan dan membutuhkan biaya yang mahal untuk mendapatkan izin menggunakan salah satu kurikulum internasional yang kemudian disebut dengan candidate atau masih calon. Sekolah tersebut akan selalu dilihat perkembangannya dan dibimbing dalam proses akreditasinya untuk mendapatkan hasil yang baik. Walau sudah menempuh berbagai proses tersebut namun keikutsertaan dalam salah satu afiliasi lembaga kurikulum internasional membutuhkan urat baja yang kuat bagi pengelola sekolah tersebut.
Setiap pemangku kepentingan di sekolah tersebut akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat lulus akreditasi. Kenapa? Karena banyak sekali keuntungan yang didapat dari mengikuti kurikulum internasional tertentu. Misalnya setiap lulusan sekolah tersebut memiliki sertifikat kelulusan yang telah diakui oleh seluruh dunia yang memakai kurikulum internasional yang sama. Lulusan tersebut akan mudah dapat mengikuti pendidikan selanjutnya di luar negeri.
Siswa sekolah internasional biasanya sudah mempersiapkan dirinya untuk menempuh pendidikan selanjutnya di luar negeri dalam berbagai jenjang berikutnya. Mereka mempersiapkan dirinya, cara berpikirnya, cara belajarnya dan mengasah skill dalam sekolah internasional sebaik mungkin. Artinya sejak awal mengikuti pendidikan di sekolah internasional mereka sudah membuat suatu perencanaan yang matang untuk melanjutkannya di luar negeri.
Kurikulum internasional mana pun sangat berbeda dengan kurikulum nasional. Hal ini memberikan pengaruh yang kuat kepada murid seperti cara berpikir, cara belajar, dan mengasah kemampuan diri lainnya. Mengapa? Karena muatan dalam kedua kurikulum tersebut berbeda, dan metode belajar kedua kurikulum tersebut juga berbeda. Hal yang wajar karena diperuntukkan untuk pengguna yang berbeda. Tidak serta merta menggunakan Bahasa Inggris sebagai pengantar dan guru asing dapat menyebut dirinya sebagai SBI dan RSBI.
Kurikulum nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan RSBI dan SBI. Program baru tersebut membutuhkan kurikulum tersendiri dan harus berafiliasi dengan lembaga yang mengelola kurikulum internasional. Selain itu harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Depdiknas dapat berperan sebagai pengawas dalam program tersebut.

Landasan Hukum
Pemerintah memberikan payung hukum bagi pelaksanaan RSBI dan SBI yaitu UU No. 20 tahun 2003 pasal 50 yang berbunyi Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi Sekolah yang Bertaraf Internasional (SBI). Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 61 Ayat (1) menyatakan bahwa: Pemerintah bersama- sama Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang- kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang- kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 – 2009 menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa, perlu dikembangkan Sekolah Bertaraf Internasional pada tingkat Kabupaten/ Kota melalui kerjasama yang konsisten antara pemerintah dengan pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan untuk mengembangkan SD, SMP, SMA dan SMK yang bertaraf Internasional sebanyak 112 unit di seluruh Indonesia. Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional. Bukan berarti sekolah internasional tidak boleh namun sekolah internasional harus bisa berintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Sekolah internasional tidak akan mengalami kesulitan berintegrasi karena menggunakan kurikulum internasional yang bersifat luwes. Diperlukan pemahaman yang baik untuk mendapatkan cara yang baik untuk mengintegrasikannya tanpa saling merugikan.
Berdasarkan undang-undang tersebut banyak sekolah negeri dari berbagai tingkatan berusaha menjelma menjadi RSBI atau SBI. Namun perubahan tersebut merugikan warga negara yang kurang beruntung secara ekonomi tetapi memiliki kemampuan akademik yang bagus. Mereka kesulitan menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut karena ketiadaan biaya. Akibatnya mereka bersekolah di sekolah berstandar nasional atau putus sekolah. Seharusnya Depdiknas memberikan beasiswa untuk belajar di RSBI dan SBI bagi warga negara seperti itu.

Kualitas Dan Kasta
Pemerintah dengan sadar telah membangun kasta baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan instant. Sudah rahasia umum kondisi dan kualitas sekolah milik pemerintah memiliki rentang yang panjang. Membutuhkan waktu yang lama untuk meningkatkan mutu semua sekolah yang ada. Sedangkan sekolah internasional yang dimiliki sekolah swasta relatif lebih baik. Pemerintah berharap dengan program barunya keadaan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Sebaiknya pemerintah tidak ikut-ikutan membuka SBI dan RSBI.
Seharusnya warga negara diberi kesempatan untuk mengelola sendiri SBI dan RSBI, pemerintah hanya mengawasi saja dan bertindak apabila melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah dapat mewajibkan sekolah tersebut untuk mengambil ISO untuk tata laksana layanan publik yang baik sehingga pelayanan terhadap peserta didik dapat berjalan dengan baik. Pemerintah bermaksud baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun maksud baik tersebut menimbulkan beberapa akibat bagi warga negara yang berhak atas pendidikan berkualitas. Akhirnya pemerintah hanya menambah masalah yang sudah ada. Pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan masalah yang ada kemudian membuat sesuatu yang baru.
Pemerintah harus lebih bertanggungjawab menyediakan pendidikan yang baik untuk warga negaranya sehingga tidak ada lagi warga negara yang tidak dapat meneruskan pendidikannya. Pendidikan murah dan berkualitas merupakan dambaan warga negara. Sesuai dengan pasal 31 UUD 1945. Pemerintah berkewajiban menyediakan pendidikan bagi warga negaranya. Pemerintah harus fokus melayani semua lapisan warga negara tanpa melakukan diskriminasi dengan baik. Pemerintah bisa saja mengadopsi strategi dan teknik dalam kurikulum dan pembelajaran dari sekolah internasional untuk diterapkan di sekolah berstandar nasional yang menggunakan kurikulum nasional sehingga dapat memperkaya pendidikan di Indonesia. Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru dan tenaga non kependidikan di sekolah tersebut dan membangun berbagai fasilitas penunjang. Jalan tersebut lebih terlihat sebagai peningkatan kualitas sekolah dan akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari masyarakat ketimbang membuka SBI dan RSBI yang disorot oleh masyarakat sebagai kasta.
Sebaiknya Depdiknas mengambil nafas yang panjang karena berbagai penyelesaian masalah pendidikan sedang ditunggu oleh warga negara. Mulai dari kualitas guru dan tenaga non kependidikan, sertifikasi hingga RSBI dan SBI. Bagaimana penyelesaiannya?

sumber :http://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2010/11/04/sekolah-berstandar-internasional/

About these ads
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: